Sekolah gratis untuk anak nelayan miskin

Dua Anak nelayan sedang mengumpulkan ikan yg telah di jemur

Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai 2011 ini menyekolahkan secara gratis anak-anak nelayan miskin dari Sulawesi Tengah untuk menjadi nelayan trampil dan wirausahawan mandiri sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.

"Untuk tahap pertama ini, Sulteng mendapat alokasi untuk 10 orang anak, namun tahun depan akan bertambah lagi dengan memanfaatkan dana APBD," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo.

Menurut dia, jatah sekolah gratis bagi anak nelayan miskin tersebut disebar ke Kabupaten Parigi Moutong, Morowali, Tolitoli, Tojo Una Una dan Banggai yang selama ini menjadi daerah andalan dalam hal peningkatan produksi perikanan.

Anak-anak yang direkrut adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dan mereka akan mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan di Bone, Sulawesi Selatan yang dikelola langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mereka akan mengikuti pendidikan di SMK KP Bone itu selama tiga tahun. Soal jurusan, mereka dapat memilih sendiri sesuai minat dan bakat mereka.

"Yang jelas, setelah lulus nanti, mereka diharapkan menjadi trampil dan diharapkan menjadi wirausahawan baru bidang kelautan dan perikanan di desa masing-masing," ujarnya.

Selama pendidikan, para siswa tersebut akan menerima bantuan dan fasilitas berupa asrama, pakaian sekolah, buku-buku dan perlengkapan sekolah lainnya hingga tamat.

Program ini untuk mendukung peningkatan produksi perikanan di Sulteng yang diproyeksikan mencapai sekitar 29 persen pertahun guna memberi kontribusi signifikan pada visi Kementerian KP yang akan menjadikan Indonesia sebagai produsen hasil perikanan terbesar di dunia pada 2015. 

Sembilan siswa SD dipukul dan dijepit hidung

Ilustrasi Anak SD sedang di hukum

Gawat betul pendidikan kita ini, kekerasan disuguhkan sejak usia dini justru oleh gurunya. Sembilan siswa SD Negeri 023896, kota Binjai Sumatera Utara, dipukul dan dijepit hidungnya, hanya karena mereka tidak bisa menghapal 33 provinsi yang ada di Indonesia.

"Kami dipukul dan hidung kami dijepit oleh guru, karena tidak bisa menghapal 33 provinsi di Indonesia ini," kata salah seorang siswa, Riyan, di Binjai, Jum'at.

Akibatnya para orang tua siswapun datang ke sekolah, memprotes perlakukan guru berinitai Er, sekaligus meminta pertanggung jawaban kepala sekolah, atas perlakukan guru yang kasar tersebut kepada anak mereka.

"Tidak hanya menjepit hidung para siswa, sang guru juga memukul, tangan dan kaki siswa, dengan penggaris dari kayu," kata Riyan.

Dikatakan Riyan, bahwa pristiwa ini berawal, Kamis (15/9), saat sang guru berinitial Er, yang merupakan guru kelas enam SD 023896 itu, menyuruh satu persatu siswa, mengucap nama-nama provinsi di Indonesia.

"Kamipun lalu maju ke depan satu persatu, menyebut nama provinsi, namun tepat kepada giliran kami yang sembilan orang, kami tidak bisa menyebutkannya. Kami dipukul dan dijepit hidung," katanya.

Karena tak dapat menghapal provinsi yang ada di Indonesia, kesembilan siswa lalu dihukum lalu dihukum, termasuk Riyan.

Tidak terima perlakukan sang guru, para orang tua yang tidak terima anaknya dipukul dan hidungnya dijepit, ramai-ramai mendatangi pihak sekolah.

Akhirnya kepala sekolahpun berinisiati untu melakukan perdamaian dengan orang tua siswa yang dikenakan hukuman oleh sang guru.

"Kami melakukan perdamaian, dan segala perobatan terhadap para siswa ditanggung," kata Aslamiyah Hasibuan, salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut.

Mudah-mudahan masalahnya sudah selesai, dan tidak ada lagi hal yang harus diperuncing, karena sudah melakukan perdamaian, katanya.

Sementara itu oknum guru pemukul berinitial Er, ketika perdamaian dilakukan tidak berada ditempat, ketika perdamaian itu dilaksanakan.

Habitat orangutan terancam aktivitas pertambangan

Orang Utan

Aktivitas perkebunan dan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mengakibatkan semakin menyusutnya habitat dan populasi orangutan setiap tahun.

"Untuk di Ketapang sendiri saat ini sudah ada 90 ijin perusahaan perkebunan yang dikeluarkan pemkab setempat, sementara untuk pertambangan ada sebanyak 147 ijin," kata anggota Yayasan Palung, Tito P Indrawan.

Jika setiap perusahaan perkebunan memiliki ijin lahan masing-masing seluas 16 ribu hektare, lanjutnya, maka bisa dikalikan dengan jumlah perkebunan yang ada. Belum lagi lahan yang digunakan oleh perusahaan pertambangan.

"Berdasarkan hal tersebut, bisa dibayangkan, berapa kerusakan populasi orangutan yang akan terjadi, jika setiap investor dan persuahaan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan membuat area konservasi untuk orangutan itu," tuturnya.

Ia menambahkan sekarang sebagian besar populasi orangutan yang ada di Kalbar dan Ketapang pada khususnya sudah berpindah dari tengah hutan ke pinggiran hutan.

Dengan demikian, terjadi perebutan lahan antara orangutan dan manusia yang menyebabkan populasi orangutan semakin terancam.

"Kita memang tidak bisa menghitung populasi orangutan yang ada di Ketapang dan seberapa besar proses perpindahan mereka, namun pada tahun 2006 lalu kita mendapatkan sendiri enam orangutan yang berada di pinggiran sungai. Bahkan, di tahun yang sama berdasarkan informasi dari masyarakat ada belasan orangutan yang masuk dalam pemukiman masyarakat dan kemudian masyarakat menangkapnya, lalu diserahkan kepada kami," katanya.

Desa Sidoarjo pertahankan monyet ekor panjang

Monyet Ekor Panjang

 

Pemerintah Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertekad mempertahankan keberadaan monyet ekor panjang di wilayah tersebut.

Kepala Desa Sidoharjo Budi Hutomo Putro di Samigaluh, Jumat, mengatakan bahwa untuk mempertahankan kera ekor panjang dibutuhkan fasilitas bangunan bendungan yang memiliki multifungsi di wilayah Sidoarjo.

"Kami merencanakan di sekitar bendungan dijadikan habitat monyet ekor panjang dengan ditanami tanaman penghijauan dan buah-buahan. Selain menjadi habitat monyet ekor panjang, bendungan tersebut dapat sebagai sarana penyediaan air baku, air irigasi pertanian, budi daya ikan air tawar dan objek wisata," katanya.

Menurut dia, lereng perbukitan di Desa Sidoharjo terdapat dua sungai kecil yang oleh warga setempat biasa disebut Kali Tarung dan Kali Ceples. Aliran air kedua kali tersebut sepanjang tahun tidak pernah kering.

"Pada pertemuan dua kali tersebut memungkinkan dibangun bendungan. Warga tidak keberatan di sana dibangun bendungan karena di sekitar kali atau sungai tersebut merupakan tanah kas desa," katanya.

Ia mengatakan, Desa Sidoarjo baru mendapat bibit tanaman buah-buahan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY yang meliputi bibit tanaman pete, manggis, durian, jambu biji dan bibit tanaman gayam.

"Setelah tanaman berproduksi diharapkan dapat menjadi makanan monyet ekor panjang sehingga mengurangi kerusakan tanaman pertanian milik warga," katanya.

Kata dia, monyet ekor panjang di Desa Sidoarjo menyebar di 15 wilayah pedukuhan. Sejak zaman dulu di wilayah itu sudah ada monyet dan habitatnya berada di permukiman penduduk.

Masyarakat Sidoarjo, kata dia, mengharapkan monyet itu tidak dimusnahkan karena dapat menjadi salah satu aset wisata yang menarik. Jalan keluar yang perlu dilakukan agar tidak terjadi gangguan adalah mengendalikan populasi, menjinakkan dan melokalisasi habitat monyet.

"Bangunan bendungan dan penanaman buah-buahan di sekitar bendungan bisa menjadi tempat tinggal monyet. Lokasi tersebut dapat menjadi objek wisata menarik dan gangguan monyet di permukiman penduduk dapat dikurangi," katanya.

Hutan gundul, macan tutul turun gunung

macan tutul jawa (Phantera pardus melas/java leopard)

Macan tutul (Panthera pardus) yang keluar dari habitatnya masuk ke perkampungan penduduk sekitar hutan Gunung Cikuray, Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga karena hutan sebagai habitatnya telah rusak.

"Kerusakan hutan memicu hal itu, seperti yang terjadi Rabu (14/9). Kemarin tengah malam warga Cilawu menangkap macan," kata Pemilik Taman Satwa Cikembulan, Rudy Arifin, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat.

Gunung Cikuray yang diprediksi habitat macan tutul, menurut Rudy karena tidak ada makanan di hutan tersebut akhirnya macan mencari makan diluar kawasan hutan.

Hal lain yang memicu adalah perburuan hewan mangsa macan tutul.

"Berkurangnya populasi hewan di hutan karena diburu, serta maraknya penebangan hutan menjadi penyebab turunnya macan dari gunung," katanya.

Ia menjelaskan macan tutul memiliki karakter pemalu dan takut terhadap manusia dan tidak akan keluar dari habitatnya apabila masih menemukan makanan hewan buruannya seperti babi hutan atau monyet.

"Sebenarnya kalau tidak lapar macan itu tidak akan keluar dari habitatnya apalagi mendekati kawasan manusia, tapi karena memang lapar terpaksa keluar dari habitatnya," katanya.

Sementara itu macan tutul betina jenis Panthera Pardus ditangkap warga di sekitar Kampung Cipari, Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut berusia satu tahun dengan berat sekitar 30-40 kg.

Macan tersebut langsung diamankan kemudian dititipkan di taman Satwa Cikumbulan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam wilayah 5 Garut, Jawa Barat untuk dipelihara.

Pusat Konservasi Primata Jawa Diresmikan

Suasana di pintu memasuki Pusat Penyelamatan Primata Jawa di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Selasa (13/9/2011)

Pusat Konservasi Primata Jawa yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektar di jalur wisata Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, diresmikan, Selasa (13/9/2011).  Peresmian dilakukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Darori.

Kawasan tersebut sebelumnya termasuk lahan PHBM milik Perhutani dengan komoditas tanaman kopi. Kini lahannya dipakai untuk menampung enam set kandang luar dan dalam untuk primata yang dipersiapkan untuk lepas liar.

Menurut Darori, fasilitas ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam melindungi satwa nyaris punah yang kian menurun populasinya akibat perburuan manusia atau berkurangnya kawasan hutan. Fasilitas tersebut dibangun dengan kerja sama Aspinall Foundation yang bermarkas di Inggris.

Saat ini terdapat enam ekor owa jawa dan empat ekor lutung yang sedang dikonservasi. Kebanyakan merupakan hasil sitaan dari masyarakat. ”Lebih baik masyarakat menyerahkannya secara sukarela daripada nanti dipidana dengan ancaman penjara sepuluh tahun karena menyimpan hewan yang dilindungi,” kata Darori. 

WHO Bantu 5.025 Kelambu kepada Warga Mukomuko

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization -- WHO) memberikan bantuan sebanyak 5.025 lembar kelambu bagi wanita hamil di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, supaya bayi yang dilahirkan terhindar dari nyamuk malaria.

"Kelambu telah disalurkan ke pusat kesehatan masyarakat selanjutnya dibagikan kepada wanita hamil," kata Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko, Riswandi Dani, di Mukomuko, Kamis.

Ia mengatakan, bantuan ribuan kelambu yang diterima dari WHO itu langsung disalurkan oleh Dinkes kepada setiap pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di seluruh kecamatan di daerah ini.

"Wanita yang melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas akan diberikan satu lembar kelambu untuk persiapan saat bayi melahirkan," urainya.

Ia menerangkan, kelambu yang dibagikan kepada warga masyarakat di daerah ini bukan sembarang pengaman dari gigitan nyamuk saja tetapi dilengkapi dengan obat yang bisa membunuh nyamuk.

"Nyamuk yang mendekati kelambu bantuan WHO ini akan mati karena pengaruh obat yang ada pada kelambu," urainya.

Ia menerangkan, sampai sekarang belum semua kelambu habis dibagikan, beberapa diantaranya masih disimpan di Puskesmas untuk persiapan bagi warga yang memiliki balita yang ingin pengaman dari nyamuk pada malam hari.

"Kelambu bantuan ini gratis diberikan kepada warga sehingga bisa membantu memberikan kenyamanan bagi bayi maupun balita pada malam hari," urainya.

Sementara salah seorang warga Bandar Ratu Budi mengatakan, kelambu bantuan dari pemerintah ini sangat membantu memberikan kenyamanan bagi anaknya tidur pada malam hari.

"Sejak hujan turun selama dua hari ini sering adanya genangan  air dan nyamuk semakin banyak, tetapi dengan menggunakan kelambu anak kami bisa terhindar dari nyamuk," jelasnya.

Kehidupan Samudra Berada di Ambang Kepunahan Massal

Kehidupan samudra berada di ambang pintu ancaman kepunahan dalam waktu tak lama lagi akibat bermacam ancaman seperti perubahan iklim dan penangkapan ikan secara berlebihan, demikian hasil satu studi yang disiarkan Selasa (21/6).

Waktu bertambah pendek untuk menanggulangi bermacam bahaya seperti ambruknya terumbu karang atau penyebaran "zona kematian" oksigen rendah, kata studi itu --yang dipimpin oleh International Program on the State of the Ocean (IPSO).

"Kita sekarang menghadapi hilangnya spesies laut dan seluruh ekosistem laut, seperti terumbu karang, dalam satu generasi saja," demikian isi studi oleh 27 ahli yang dijadwalkan diserahkan kepada PBB dan dilaporkan oleh Reuters di Jakarta, Rabu.

"Jika tak ada tindakan yang dilakukan sekarang, konsekuensi ulah kita berisiko mengakibatkan , melalui dampai gabungan perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, polusi dan kehilangan habitat, peristiwa penting kepunahan secara global," katanya.

Para ilmuwan mendaftar lima kepunahan massal selama 600 juta tahun --yang paling akhir ketika dinosaurus punah 65 juta tahun lalu, tampaknya setelah satu asteroid menghantam Bumi. Di antaranya, periode Permia tiba-tiba berakhir 250 juta tahun lalu.

Priode Permia berlangsung dari 290 sampai 248 juta tahun lalu dan adalah priode terakhir Era Paleozoic. Kepunahan antara Paleozoic dan Mesozoic terjadi pada akhir priode Permia sebagai pengakuan atas kepunahan massal terbesar yang tercatat dalam sejarah kehidupan Bumi.

Peristiwa tersebut mempengaruhi banyak kelompok organisme di bermacam lingkungan hidup, tapi itu paling mempengaruhi kehidupan laut, sehingga mengakibatkan kepunahan sebagian besar hewan laut tak bertulang belakang saat itu.

"Temuan ini mengejutkan," tulis Direktur Ilmiah IPSO,Alex Rogers mengenai kesimpulan dari lokakarya 2011 oleh para ahli kelautan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh IPSO dan International Union for Conservation of Nature (IUCN) di Oxford University.

Ikan adalah sumber utama protein bagi seperlima penduduk Bumi dan lingkaran oksigen lautan dan membantu menyerap karbon dioksida, gas utama rumah kaca akibat ulah manusia.

Oksigen
Jelle Bijma, dari Alfred Wegener Institute, mengatakan lautan menghadapi "trio ancaman mematikan" temperatur yang lebih tinggi, pengasaman dan kekurangan oksigen, yang dikenal sebagai anoxia, yang telah muncul dalam beberapa kepunahan massal pada waktu lalu.

Penimbunan karbon dioksida membuat planet Bumi bertambah panas.

Panel ilmuwan iklim PBB menuding penggunaan bahan bakar fosil oleh manusia sebagai penyebab utama peristiwa tersebut.

"Dari sudut pandang geologi, kepunahan massal terjadi dalam sekejap mata, tapi menurut skala waktu manusia kita mungkin tak menyadari bahwa kita berada di tengah peristiwa semacam itu," tulis Bijma.

Studi itu menyatakan penangkapan ikan secara berlebihan adalah kondisi paling mudah yang bisa diubah oleh manusia --menanggulangi pemanasan global berarti beralih dari bahan bakar fosil, misalnya, dengan energi yang lebih bersih seperti enegi angin dan surya.

"Tak seperti perubahan iklim, itu dapat secara langsung, secepatnya dan secara efektif ditangani melalui perubahan kebijakan," kata William Cheung dari University of East Anglia.

"Penangkapan ikan secara berlebihan sekarang diperkirakan mencapai lebih dari 60 persen dari kepunahan ikan laut lokal dan global yang diketahui," tulis Cheung.

Di antara contoh penangkapan ikan secara berlebih adalah ikan bahaba China --yang panjang tubuhnya bisa mencapai dua meter. Harga per kilo sirip ikan itu --yang dipercaya memiliki kandungan obat-- telah naik dari beberapa dolar AS pada 1930-an jadi 20.000-70.000 dolar AS saat ini.

Pembalakan Hutan Ganggu Ekosistim di Laut

Ilustrasi Hutan

Semakin jauh jarak tangkap komoditi yang merupakan keunggulan Kota Bitung, ternyata dipengaruhi oleh pembabatan hutan secara berlebihan, sehingga mengganggu ekosistem di laut.

Kepala Syahbandar Kota Bitung, Endang Sunaryo, di Bitung, Jumat mengatakan, berkurangnya bahan baku ikan yang merupakan hasil laut Kota Bitung, ternyata bukan hanya kesalahan penduduk pesisir atau nelayan, namun lebih kepada pembalakan hutan yang secara liar dilakukan.

"Hutan dipegunungan yang dibabat habis juga merupakan salah satu sebab menjauhnya ikan-ikan, karena laut juga membawa unsur hara dari pegunungan yang bisa mempertahankan populasi ikan dilaut," jelas Sunaryo.

Bahkan Sunaryo tegaskan, bukan cuma hutan saja yang miskin tapi laut pun ikutan miskin, hingga menyebabkan kenaikan harga bahan baku tersebut.

"Kenaikan harga ikan tentunya akan sangat meresahkan warga sehingga dari unsur tadi kiranya dapat diperhatikan oleh masayarakat maupun Pemerintah terkait," ungkapnya lagi.

Adapun jenis ikan yang berada dipasaran lokal meliputi cakalang, ikan tude, malalugis dan lainnya.

Sunaryo katakan, untuk kegiatan bongkar muat kapal ikan di pelabuhan Aertembaga, saat ini masih seperti biasanya.

"Dimana setiap kapal ikan yang tiba di Pelabuahan ini, harus melaporkan jumlah ikan yang ditangkap, karena selain untuk dilaporkan ke Jakarta juga untuk mendapatkan rekomendasi Bahan Bakar Minyak berjenis solar bagi pemilik kapal.

Namun demikian, Sunaryo katakan bahwa rekomendasi tersebut hanya dikhususkan bagi kapal-kapal yang berbahan bakar solar.

"Kalau perahu kecil hanya berkekuatan 5 sampai 10 Gross ton dengan berbahan bakar premium, tentunya tidak akan mendapatkan rekomendasi, karena hal ini hanya dikhususkan bagi kapal yang berbahan bakar solar," jelasnya. 

Laju Kerusakan Hutan Capai 0,7 Juta Hektar

Ilustrasi Kerusakan Hutan

Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 0,7 juta hektar per tahun.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Harnowati pada peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia Tingkat Provinsi DIY di Rest Area Hutan Bunder Kabupaten Gunung Kidul, Kamis, Sultan mengatakan laju kerusakan hutan setiap tahun tersebut tidak sebanding dengan pemulihan hutan yang hanya mencapai 0,5 juta hektare per tahun.

Menurut Sultan kerusakan hutan dan alih fungsi lahan memperburuk kondisi hutan di Indonesia. Kerusakan lingkungan memicu potensi bencana alam di berbagai daerah di Indonesia.

"Lingkungan hidup saat ini semakin tidak kondusif, misalnya maraknya pencemaran bakteri E-Coli, menurutnya kesuburan tanah dan hutan yang gundul akibat pembalakan liar," katanya.

Ia mengatakan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup, seluruh pihak semestinya memiliki kesadaran untuk aktif menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga dunia. Kesadaran untuk menjaga keberadaan hutan bisa dilakukan dengan cara menanam pohon.

Gerakan penanaman satu miliar pohon di Indonesia bisa menjadi salah satu solusi penyelamatan hutan.

"Rehabilitasi dan konservasi hutan perlu didukung dengan konsep tata ruang yang baik. Penyelamatan hutan penting untuk mendukung kualitas hidup dan lingkungan yang sehat," katanya.

Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia tingkat Provinsi DIY tersebut ditandai dengan pelepasan berbagai jenis satwa burung ke habitatnya oleh Kepala BLH DIY Harnowati.

DPRD Sulbar Sesalkan Askes Abaikan Hak Kaum Dhuafa

Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyesalkan PT Asuransi Kesehatan yang telah membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten Polewali Mandar, telah mengabaikan hak-hak kaum dhuafa yang ada di wilayah itu.

"Tentu kami sesalkan kehadiran PT Asuransi Kesehatan (Askes) di Kabupaten Polewali Mandar tidak memberikan yang terbaik bagi masyarakat miskin yang akan melakukan pelayanan kesehatan di RSUD setempat,"kata Anggota DPRD Sulbar, Gazali Baharuddin Lopa di Mamuju, Senin.

Menurutnya, PT Askes tidak boleh mengabaikan hak-hak warga miskin karena telah melakukan kontrak kerjasama dengan pemkab Polman.

"Uang yang digunakan oleh pemkab Polman untuk membayar Askes juga uang rakyat melalui hasil pendapatan asli daerah (PAD). Makanya, jika askes mengabaikan hak-hak rakyat maka perusahaan tersebut sama halnya telah melakukan perampokan uang rakyat,"papar Gazali yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan Polman.

Karena itu kata dia, dirinya sangat mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Polman, untuk memanggil PT Askes bersama pemkab Polman.

"Saya sangat mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Polman untuk memanggil PT Askes untuk menjelskan kehadapan para wakil rakyat di daerah itu,"ucapnya.

Sebelumnya, angota komisi IV DPRD Polman, Abdurrahim, berjanji akan memanggil PT Askes dan Pemkab Polman untuk menjelskan terkait keluhan rakyat atas program Askes.

Pemanggilan tersebut terkait memperjelas mekanisme kontrak yang telah dijalankan dan menemukan titik persoalan yang menjadi penyebab terbengkelainya sejumlah warga yang tidak terakomodir dalam sistem pendataan program jaminan kesehatan masyarakat umum (PJKMU).

Jika terbukti kesalahan ini dilakukan pihak PT Askes, maka DPRD tidak segan-segan mengusulkan pemutusan kontrak tersebut kepada Pemkab Polman maupun ke Pemprov Sulbar.

Sementara, dalam proses berjalannya kontrak kerja sama PJKMU, PT Askes dinyatakan telah melanggar aturan dalam kontrak sebab telah menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang diharapkan Pemkab Polman.

Warga yang tidak terakomodir dalam pendataan akibat sistem yang digunakan PT Askes tidak sesuai kontrak, akhirnya menyebabkan ratusan warga Polman tidak mampu terakomodir dalam pelayanan kesehatan gratis melalui program tersebut. (ACO/K004)

Sumber : Antaranews.com

Kemenhut Akan Merehabilitasi 500 Ribu Hektare Hutan

Kawasan perairan laut Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), segera ditetapkan jadi Cagar Biosfir Dunia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui UNESCO.

"Rencananya pihak UNESCO akan menyerahkan piagam penetapan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia itu kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada September 2011 nanti," kata Bupati Wakatobi, Hugua melalui telepon dari Wakatobi, Rabu.

Menurut Bupati Hugua, lembaga internasional di bawah naungan PBB itu menetapkan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia karena perairan laut Wakatobi memiliki keragaman jenis terumbu karang yang cukup tinggi, yakni sekitar 90 persen dari seluruh jenis terumbu karang di dunia.

"Total terumbu karang yang ada di dunia sebanyak 850 spesies, sebanyak 750 jenis diantaranya terdapat di alam bawah laut Wakatobi," katanya.

Selain memilik keragaman jenis terumbu karang, perairan laut Wakatobi menurut Hugua juga dihuni berbagai jenis biota laut termasuk 942 jenis ikan.

"Jumlah jenis ikan yang menghuni perairan laut Wakatobi itu, merupakan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti dari Wallacea, lembaga peneliti yang berkantor pusat di London, Inggris," katanya.

Pertimbangan lain yang mendorong UNESCO menetapkan Wakatobi sebagai Cagar Biosfir Dunia menurut Hugua adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang konsisten menerapkan praktik-praktik konservasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian terumbu karang.

"Mendahului pemberian piagam Carar Biosfir dari UNESCO itu, saya diminta menyampai pemaparan tentang konservasi kawasan terumbu karang Wakatobi pada sidang UNESCO di Bresben, Jerman pada 28 Juni 2011 ini," katanya.

Sumber : Antaranews.com

Kemenhut Akan Merehabilitasi 500 Ribu Hektare Hutan

Kementerian Kehutanan pada 2011 akan merehabilitasi hutan dan lahan seluas 500 ribu hektare.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada temu wicara Penas KTNA di Tenggarong, Sabtu menyatakan, selain merehabilitasi hutan dan lahan, pihaknya juga akan membangun kawasan HTI (hutan tanaman industri) dan HTR (hutan tanaman rakyat) seluas 500.000 hektare serta HKm (hutan kemasyarakatan) dan hutan desa seluas 500.000 hektare di tambah dengan hutan rakyat kemitraan 50.000 hektare.

"Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan adalah kunci partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara kelestarian hutan dan sumberdaya alam. Pemerintah juga telah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk turut serta mengelola hutan, baik melalui program HTR, HKm, hutan desa maupun dalam program hutan rakyat kemitraan," katanya.

Ia mengatakan, selain dapat memanen hasil kayu, melalui kegitan tersebut juga dapat melakukan kegiatan tumpang sari dengan jenis-jenis tanaman pangan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, dalam mendukung penanaman pohon di lokasi HTR, HKm, hutan rakyat serta hutan desa, pemerintah telah meluncurkan program kebun bibit rakyat (KBR) sebagai program pembinaan penyediaan bibit secara swadaya yang berkualitas dan mampu meningkatkan perekonomian rakyat.

Pada 2010, lanjut dia, telah dibangun KBR (kebun bibit rakyat) sebanyak 8. 016 unit atau 400,8 juta batang bibit pada 8.016 desa.

Selanjutnya pada 2011 akan dibangun 10.000 unit KBR atau 500 juta batang bibit di 10.000 desa.

"Pada 2014 diharapkan seluruh desa di Indonesia yang termasuk dalam DAS kKritis dipastikan telah mendapat KBR untuk mendukung penanaman pohon dan akan dibangun juga 48 ribu unit KBR atau 2,4 milyar batang bibit karena masing-masing unit dapat memproduksi 50 ribu batang pohon," katanya.

"Diperkirakan 60 persen dari jumlah desa di Indonesia telah mendapat alokasi dana KBR. Disamping itu akan dilakukan pembangunan Persemaian Permanen 23 unit di 22 propinsi yang akan memproduksi 35 juta bibit pohon per tahun," tambah Zulkifli Hasan.

Kemenhut, kata dia, juga telah mencadangkan areal HTR seluas 631.628 hektare, penetapan areal HKm seluas 415.153 hektare dan penetapan areal Hutan Desa seluas 113.354 hektare.

"Selain akses legal, rakyat setempat juga diberikan akses pembiayaan melalui BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan anggaran tersedia mencapai Rp2,3 triliun," kata Zulkifli Hasan.

Pengelolaan hutan dan industri kehutanan saat ini, kata dia, akan didorong kearah pemusatan pertumbuhan jenis industri perkayuan yang berbasis hutan tanaman.

Hal tersebut sebagai upaya mengatasi mahalnya biaya transportasi dan menciptakan divisi antardaerah.

"Pertumbuhan industri perkayuan berbasis hutan tanaman ini sudah berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur antara industri `plywood`, kayu gergajian, dan biomasa `wood pellet` energi dengan rakyat. Industri kayu berbasis hutan tanaman ini didorong di luar Jawa dengan membangun koridor ekonomi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NTT, dan Papua," demikian Zulkifli Hasan. 

Sumber : Antaranews.com

Fotografer ANTARA Ajak Masyarakat Jaga Ciliwung

Para fotografer Kantor Berita ANTARA mengajak masyarakat memaksimalkan keberadaan sungai di Jakarta dengan mengapungkan karya fotografi di atas Sungai Ciliwung.

"Ini (pengapungan foto di Ciliwung) untuk memaknai hari ulang tahun Ibukota Jakarta ke-484, dengan mengajak masyarakat bersama-sama kembali `melihat` sungai," kata jurnalis foto ANTARA, Fanny Octavianus, usai mengapungkan hasil karyanya dengan turun langsung ke Ciliwung di Pasar Baru, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sungai merupakan tempat tumbuh kembang peradaban dan kota-kota besar di dunia. Namun kini kondisi dan fungsinya lebih mirip selokan atau got besar sebagai saluran pembuangan saja.

Untuk itu, ia bersama rekan-rekan fotografer dari ANTARA berinisiatif menunjukan sisi lain dari keberadaan sungai di Jakarta dengan mengapungkan hasil karya foto mereka di Kali Ciliwung tepat di depan Gareli Foto ANTARA Pasar Baru.

Sebuah foto seseorang yang sedang snorkeling di sebuah kolam dengan air yang biru berukuran 2x4 meter (m), dan 16 foto ikan berukuran 50 sentimeter (cm) yang diapungkan di Ciliwung tampak kontras dengan kondisi sungai yang pekat berwarna hitam dan berbau.

Karya foto Fanny Octavianus dan Ricky Adrian ini rencananya akan diapungkan di Ciliwung hingga 24 Juni 2011, bersamaan dengan Festival Passer Baroe.

"Ke depannya kita akan melakukan aktivitas sama, semacam kampanye sungai, dengan persiapan yang lebih matang lagi tentunya. Kita akan ajak berbagai pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat pecinta lingkungan mau pun komunitas fotografi lainnya," ujar Fanny.

Rencananya, lanjutnya, kegiatan serupa akan dilakukan di sungai-sungai Jakarta lainnya, yang kondisinya rata-rata memprihatinkan, penuh sampah, dan berbau busuk.

"Mungkin akan kita lakukan saat bertepatan dengan Hari Sungai, Hari Bumi, atau Hari Air," ujarnya.

Sumber : Antaranews.com

Pantai Dumai Terkikis Lima Meter Per Tahun

Ilustrasi Abrasi Pantai

Pantai di Kota Dumai, Provinsi Riau, terus terkikis hingga lima meter setiap tahun sebagai dampak abrasi pantai.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pecinta Alam Bahari (PAB) Dumai Darwis Mhd Saleh kepada ANTARA di Dumai, Senin, mengatakan, abrasi yang mengikis sejumlah wilayah pantai di Kota Dumai disebabkan minimnya tanaman bakau.

"Walaupun saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan turap dan pembangunan pemecah gelombang sudah selesai, namun tetap saja kikisan pantai terus terjadi karena tanaman bakau di pinggir pantai yang minim," katanya.

Untuk mengatasi abrasi berat di pantai Dumai, menurut Darwis, tidak cukup dengan membangun turap dan dinding pemecah gelombang.

Namun sebaiknya juga dengan melestarikan keutuhan hutan mangrove yakni terus melakukan penanaman secara rutin.

Saat ini, menurut Darwis, sejumlah wilayah pantai khususnya yang berada di Kecamatan Medang Kampai, meliputi Pantai Teluk Makmur, Pantai Guntung, Pantai Mundam, dan Pantai Pelintung mengalami abrasi paling hebat, yakni lima meter per tahun.

"Kondisi itu disebabkan di empat wilayah pantai tersebut memang minim tanaman bakau," ujarnya.

Kondisi di masing-masing pantai tersebut, kata Darwis, mempunyai panjang daratan pantai yang berbeda.

"Pantai Teluk Makmur sepanjang empat kilomter, Pantai Guntung tiga kilometer, Pantai Mundam tiga kilometer, dan Pantai Pelindung sepanjang 25 kilometer," katanya.

Sumber : Antaranews.com

Penebangan Liar Terpantau di Bengkalis

Ilustrasi Penebangan Liar

Penebangan hutan secara liar di kawasan hutan Kabupaten Bengkalis, Riau, masih berlangsung dan terpantau saat tim dari kecamatan berkeliling di udara dengan menggunakan helikopter.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bengkalis, H Ismail, di Bengkalis, Senin mengatakan, pada saat pantauan di udara, tepatnya di kawasan hutan Giam Siak Kecil di temukan beberapa kilang pengelolaan kayu.

"Temuan kilang kayu tersebut diperkuat lagi dengan banyaknya kawasan hutan di Giam Siak Kecil yang pepohonannya mulai gundul," katanya.

Informasi masih adanya praktik ilegal "logging" di kawasan hutan Giam Siak Kecil dan beberapa wilayah lain di Bengkalis itu didapat pihaknya dari unsur pimpinan di Kecamatan Bukit Batu yang sebelumnya melakukan pantauan udara bersama PT Sinar Mas Group.

"Langkah selanjutnya, kita akan menggelar operasi hutan khususnya di wilayah Giam Siak Kecil yang merupakan cagar biosfer," ujarnya.

Camat Bukit Batu, Andris Wasono di kesempatan terpisah menambahkan, untuk di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, pihaknya menemukan sedikitnya tiga kilang pengelolaan kayu.

"Selain kilang, kami juga mendapati sebagian hutan Giam Siak Kecil gundul dan ada bekas jalan sejumlah mobil yang diduga pengangkut kayu tersebut," katanya.

Kasus ini kata Andris, sudah dilaporkan ke pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkalis untuk selanjutnya di teruskan ke jalur hukum.

"Namun kerugian akibat kegiatan ilegal ini belum diketahui," kata Andris. 

Sumber : Antaranews.com

Pulau Bengkalis Menciut Akibat Abrasi

Ilustrasi Abrasi Laut 

 

Daratan Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dikabarkan terus menciut akibat abrasi pantai yang setiap tahunnya terus mengikis sebagian daratan di sana.

Seorang tokoh masyarakat Bengkalis, H Effendi, kepada ANTARA News di Kota Dumai, Senin, mengatakan bahwa abrasi yang menghantam daratan pantai Pulau Bengkalis dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan.

"Tidak sedikit masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di pesisir pantai merasa khawatir dengan terjangan abrasi yang kian hebat. Kami mengharapkan keseriusan pemerintah untuk mengatasi masalah ini karena daratan Bengkalis semakin menciut," katanya.

Dipantau secara kasat mata, kata dia, abrasi di Bengkalis tidak hanya "memakan" daratan sisi pantai, namun juga menggerus pinggir sungai akibat tanaman bakau yang terus berkurang.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, kami khawatir abrasi akan semakin ganas dan semakin cepat mengeruk daratan," kata dia.

Menurutnya, saat ini abrasi tidak hanya terjadi di pulau-pulau terluar, namun juga melanda hampir seluruh pinggir pantai Pulau Bengkalis yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Bengkalis.

"Penyelamatannya harus dilakukan dari sekarang, kami selaku masyarakat setempat juga siap untuk membantu pemerintah," katanya.

Berdasarkan data Badan Ligkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis, saat ini ada sekitar 11 desa yang tersebar di lima kecamatan dari delapan kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang tengah dilanda abrasi berat.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis, H Huzaini, mengatakan bahwa penangganan abrasi di Bengkalis tidak dapat hanya ditanggulangi oleh pemeritah kabupaten, tapi juga perlu perhatian dari Pemprov Riau dan pemerintah pusat.

"Hal ini karena penanggulangan abrasi akan memakan dana yang cukup besar, idealnya harus dilakukan dengan anggaran bersama antara pemerintah provinsi dan pusat," imbuhnya.

Tingkat laju abrasi di Bengkalis setiap tahunnya, menurut pantauan BLH, mencapai lima hingga sepuluh meter.

"Kondisi ini sudah sangat darurat, dan memang sudah sepantasnya menjadi perhatian kita bersama," kata Huzaini. 

Sumber : Antaranews.com

Pemkot Makassar Ajak Masyarakat Olah Sampah Menjadi Berguna

Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengolah limbah berupa sampah menjadi bahan atau barang yang berguna dan bernilai tambah.

"Kita memberikan pelatihan pengelolaan sampah terpadu yaitu melalui pola kurangi, pakai kembali, dan daur ulang (reduce, reuse, recycle) berbasis masyarakat dalam membantu pelaksana dilapangan untuk pengurangan sampah dari sumbernya," ujar Kadis Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Muhammad Kasim, di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, konsep 3R yang dijalankan dalam pengelolaan persampahan yakni, "Reduce" yaitu, upaya untuk mengurangi timbunan sampah dilingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan.

Pola "Reuse" yakni, upaya menggunakan kembali sampah yang masih dapat dipakai melalui proses pengelolaan seperti sampah organik dan bukan organik. Sampah organik adalah sampah basah yang dapat diolah menjadi kompos untuk dijadikan pupuk.

Sedangkan pola "Recycle" yakni mendaur ulang material sampah yang tidak lagi berguna menjadi bahan lain melalui proses pengolahan.

Ia mengungkapkan, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menerangkan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, peran yang dimaksud dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah untuk perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan bahkan dapat memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Selain itu, tujuan dari kegiatan ini sebagai bekal menjadi pelaku usaha yang pada gilirannya dapat mengorganisir diri menjadi pelopor dalam membuka lahan pekerjaan dan memberdayakan keluarga dan masyarakat disekitarnya.

Menurutnya, kebijakan dan strategi nasional pengembangan pengelolaan persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R.

"Sasaran yang harus dicapai pada 2011 sebesar 20 persen yang pada dasarnya merupakan tugas berat bagi semua pihak dalam mewujudkan upaya tersebut mengingat kondisi yang ada saat ini baru sekitar tiga persen sampah yang dapat dimanfaatkan," ujarnya.

Sumber : Antaranews.com

Indonesia-Korea Matangkan Uji Coba Pengurangan Emisi

Ilustrasi Hutan

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Badan Kerja Sama Internasional Korea menggelar lokakarya untuk mematangkan program uji coba pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian dari program kehutanan sosial yang mulai dicanangkan tahun ini.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Hartina, di Mataram, Senin, mengatakan, lokakarya itu akan berlangsung di Hotel Sentosa, kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (21/6).

"Pejabat terkait dari Kementerian Kehutanan RI dan Badan Kerja Sama Internasional Korea atau Korea International Cooperation Agency (KOICA) akan membahas cara efektif untuk melaksanakan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan," ujarnya.

Hartina mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemhut) RI dan KOICA sudah menjalin kerja sama bidang kehutanan yang dikenal dengan Aforestasi dan Reforestasi (A/R) melalui mekanisme Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM), sejak beberapa tahun lalu.

Program A/R dengan mekanisme pendanaan CDM itu mengarah kepada pengembangan kawasan hutan kemasyarakatan, yang akan diimplementasikan melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang atau Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Developing Countries (REDD) plus.

Awalnya menggunakan mekanisme REDD namun dianggap kurang sempurna karena deforestasi dan degradasi hutan memang mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tetapi tidak meningkatkan kemampuan hutan itu sendiri untuk melakukan sekuestrasi atau penyerapan karbon.

Oleh karena itu muncullah mekanisme REDD-plus yang bukan hanya memberikan insentif untuk pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga peningkatan penyerapan karbon melalu konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan-cadangan karbon hutan di negara-negara berkembang.

Diyakini emisi karbodioksisa (CO2) dari deforestasi mencapai 20 persen, dan untuk mengurangi emisi, upaya utamanya yakni CDM, teknologi hijau, konservasi hutan, aforestasi dan reforestasi, serta REDD plus.

"Tahun ini ada dua lokasi di wilayah NTB yang menjadi tempat uji coba pengurangan emisi seperti dikehendaki negara-negara berkembang. Itu yang mau dibahas pemantapan pelaksanaannya dalam lokakarya," ujarnya.

Hartina menyebut kedua kawasan hutan kemasyarakatan yang menjadi sasaran program REDD plus itu yakni Aiberik, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan lokasi A/R-CDM di Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia dan KOICA akan memberdayakan kawasan hutan seluas 5.000 hektar di dua lokasi uji coba program REDD plus itu, untuk menghasilkan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

"Nanti, lahan di lokasi proyek kerja sama Indonesia-KOICA yang akan dimanfaatkan seluas 3.300 hektar karena di sana belum ada penanaman pohon. Sisanya sekitar 1.700 hektar berlokasi di Aiberik karena sudah ada penanaman pohon," ujarnya.

Upaya nyata yang akan dilakukan dalam "pilot project" REDD plus itu yakni meningkatkan penanaman pohon sekaligus mencegah agar tidak ada penebangan pohon sama sekali.

"Itulah program REDD plus, ada pengayaan tanaman, namun tidak boleh ada penebangan. Lahan hutan yang masih kosong terus ditanami, dan yang berat itu yakni tidak boleh terjadi penebangan," ujarnya.

Sumber : Antaranews.com

Kosa Kata Anak Indonesia "Terpolusi" Lagu Dewasa

Kosa kata anak anak di Indonesia telah "terpolusi" lagu orang dewasa yang tak jarang mengandung unsur tak senonoh atau vulgar.

Konsultan psikologi anak dan keluarga, Rusdiah Agustina mengatakan hal ini disebabkan oleh kian maraknya serbuan media yang "menyergap" telinga anak-anak Indonesia dengan lagu orang dewasa.

"Parahnya lagi, orang tuanya sendiri, seolah tidak menyadari atau justru tidak peduli dengan hal ini," kata Agustina, Senin.

Lirik lagu orang dewasa yang mengandung kata-kata vulgar seperti "bajingan" , "selingkuh", "bercinta" , atau "kurang ajar", "hamil" menjadi sedemikian mudah diucapkan anak-anak tanpa mereka tahu artinya.

Bahkan menurutnya, tak jarang ada orang tua yang bangga mendengarkan anaknya sudah bisa melafalkan lagu-lagu orang dewasa itu.

Pada perayaan ulang tahun anak atau pada ajang lomba menyanyi anak-anak, misalnya, yang ditampilkan justru lagu orang dewasa, membuat aak-anak kian akrab dengan banyak kosakata yang tidak lazim tersebut.

Di sisi lain, dia merasa prihatin dengan tidak berkembangnya lagu anak-anak di Indonesia.

"Lagu anak-anak yang bernada gembira, yang mengandung unsur pengajaran kian jarang kita dengar," kata dia.

Dia mengimbau media massa di Indonesia agar memperhatikan hal itu, dengan memberikan porsi yang sesuai atau memberikan ruang kreativitas untuk lagu anak-anak.

"Setidaknya dengan tayangan bermutu, mentalitas anak-anak Indonesia bisa terbentuk dengan baik," ujarnya.